A. Kebijakan yang keliru, tanpa berpikir dampak positif
Setelah Prabowo Subianto dilantik, sebagai Presiden Rebuplik Indonesia, pada 21Oktober 2024, di Jakarta, ia telah disampaikan kepada Kementerian Transmingrasi akan mengirim Transmingrasi di Indonesia Wilayah Timur, di Papua.
Rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengirim Transmingrasi di Wilayah Indonesia Timur di Papua, menurut Presiden solusi penyelesaian masalah di Tanah Papua, yang selama ini menjadi isu standar Internasional ? Sehingga itu menjadi program prioritas ? Menurut saya tidak !
Rencana yang dimaksud adalah sebuah rancangan, yang dirancang oleh Presiden terhadap pemusnahan secara halus dan perlahan-lahan bagi Orang Asli Papua ras melanesia dan rambut keriting. Catatan penting yang lain adalah bagimana pemerintah ingin menguasai kekayaan Sumber Daya Alam di tanah Papua.
Bagimana seorang nomor satu, di Indonesia, tidak bijaksana melihat persoalan di tanah Papua ? Lalu ingin menciptakan masalah baru dengan arah kebijakan yang sangat tidak jelas dan tidak perpihak bagi Orang Asli Papua, malah Presiden menciptakan polimik agar orang asli Papua tidak tenang hidup di atas tanahnya sendiri.
Sebagai tokoh HAM di Papua, sangat menjesal terhadap sikap seorang Presiden Rebuplik Indonesia, yang mana telah memprogramkan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan diberbagai daerah di Indonesia.
"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. Arahan Presiden Prabobo Subianto yang disampaikan oleh menteri Transmingrasi merupakan, rencana masa depan pemerintah terhadap pemusnahan Orang Asli Papua, di atas tanahnya sendiri.
Menurut Theo bahwa Presiden RI dan Kabinet Merah Putih membuat masalah dan tantangan baru yang akan dihadapi oleh Orang Asli Papua, sebagai rumpun Melanesia, kemudian Orang Asli Papua tidak akan rasa bebas di tanahnya sendiri, dan hal ini ancaman serius bagi orang Kulit hitam dan Rambut Keriting yang hidup berabad-abad di atas tanah ini, dalam tulisannya .
Pernyataan menteri Transmingrasi, yang mengatakan "Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," menurut Theo Hesegem Pembela HAM, dan sebagai Direktur Yayayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua, adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak mendasar, karena Orang Papua sudah sekian tahun sudah lama menjadi bagian dari Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia, hanya pemerintah tidak pernah membangun dengan hati yang sesungguhnya di Papua bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Oleh karena itu saya singung bahwa pernyataan menteri Transmingrasi adalah pernyataan yang keliru, dan tidak mendasar, persoalannya Pemerintah Indonesia tidak mampu membagun manusia Papua dari segalah bidang dari abad ke Abad".
Pemerintah Jakarta mulai pasang telinga dan buka mata dan membuat segalah program Prioritas di tanah Papua, setelah Orang Asli Papua berteriak keinginannya untuk menentukan nasip sendiri alias Papua merdeka, Pemerintah khawatir rasa kehilangan pulau Papua, yang memiliki sumber daya alam itu. sehingga Pemerintah meluncurkan banyak program yang di Tanah Papua. Untuk memadamkan isu penentuan nasip sendiri.
"Saya sadar bahwa program Transmingrasi adalah, Prongram prioritas Pemerintah Indonesia, yang selama ini, mungkin di rancan dan terselubung didalam program Pemakaran Provinsi dan Kabupaten setanah Papua. Orang Asli Papua tidak pernah menyadari dan menganalisa, dengan bijak, dibalik dari pemekaran - pemekaran di tanah Papua. Justru Orang Asli Papua mengikuti arus dengan kebijakan orang Jakarta dan kemudian saat ini,mencanagkan program transmingrasi di Papua" kata theo
B. Presiden RI, tidak mempertimbangkan, pelanggaran HAM dipapua adalah isu internasional
Kata Theo dirinya belum paham dan mengerti dengan arah kebijakan, Presiden Rebuplik Indonesia Prabowo Subianto kira-kira beliau selama ini, berada di mana ? Lalu membuat masalah dengan rencana mengirim Transmingrasi. Sedangkan Presiden mengetahui bahwa masalah pelanggaran Ham di Papua adalah masalah serius dan menjadi komsumsi isu Internasional, yang mana Pemerintah Indonesia selalu mendapat sorotan tajam, setiap pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Namun Presiden menganggap biasa-biasa saja, seharusnya pemerintah rasa malu kalau di tegur dalam pertemuan yang terhormat. Seharusnya Presiden mencari solusi penyelesaian masalah HAM di Papua, yang menjadi sorotan masyarakat Internasional, bukan mengirim transmingrasi, tuturnya.
"Pelanggaran HAM di Papua, menjadi perhatian serius yang harus diperhatikan Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia, malah dianggap biasa-biasa, lalu tambah masalah di tanah Papua".
Menurut Theo bahwa Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia ketahui bahwa di tanah Papua, sedang terjadi ancaman krisis Kemanusiaan yang menimbah dan sulit di atasi, seperti pembunuhan, penyiksaan, penangkapan di luar hukum, Penahanan sewenang-wenang, yang dilakukan oleh TNI/POLRI terhadap Orang Asli Papua, yang di duga terjadi pelanggaran Ham.
"Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh TPNPB ( Tentara Nasional Papua Barat) terhadap Warga Non Papua,
yang di duga sebagai mata-mata atau intelijen Indobeaia di tanah Papua, dan kemudian terjadi pelanggaran Hukum".
Kata theo bahwa Pertanyaan saya apakah perlakuan-perlakuan seperti ini, dibiarkan begitu saja, tanpa mencari solusi dan penyelesaian persoalan krisis kemanusiaan ini, saya berharap Presiden tidak lupah bahwa konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua terus terjadi setiap saat anggota TNI/POLRI juga yang jadi korban dimoncong senjatanya (TPNPB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Apakah kondisi ini di biarkan dipertahankan begitu saja, tanpa tanpa penyelesaian ?
C. Presiden RI, membuat program tanpa mempertimbangkan konflik bersenjata ditanah Papua
Menurut tokoh Pembela Ham terkemuka Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem optimis terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia, yang mana tidak pernah mempertimbangkan kondisi di tanahp Papua, lalu membuat program Transmingrasi mengirim ( Masyarakat Non Papua ) Indonesia Timur di Papua.
Pertanyaan saya sangat sederhana apakah Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia menjamin keamanan hak hidup mereka dari daerah konflik ? Ketika mereka didatangkan dari Jawa ? Saya yakin presiden akan mengatakan saya jamin keamanan mereka ? Karena Presiden akan mengerahkan dengan kekuatan pengiriman milierisasi di Tanah Papua dengan jumlah yang sangat besar.
Sedangkan saya ketahui bahwa, selama ini, masyarakat Warga Non Papua, sebagai pengusaha, abang oyek,Guru, petugas kesehatan banyak yang di bunuh dan ditembak oleh TPNPB Tentara Pembebasan Naaional Papua Barat. Sekalipun pemerintah mengirim ribuan pasukan Non Organik di Tanah Papua.
Sebagai pembela HAM saya berharap ini, menjadi pertimbagan serius yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia.
Saya berharap Presiden dan Wakil Presiden Rebuplik Indonesia, membuat program yang logis dan masuk akal, serta program yang berpihak bagi masyarakat orang Asli Papua, ini artinya tanya dulu masyarakat adat di Tanah Papua, apakah Prongram transmingrasi di Papua cocok atau tidak ? Jangan asal membuat program yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi orang Asli Papua.
D. Transmigrasi bukan kebutuhan orang asli Papua
Rencana Pemerintah Indonesia Mendatangkan transmingrasi di wilayah Indonesia Timur di Papua, bukan menjadi
kebutuhan utama, bagi Orang Aasli Papua,
Orang Papua membutuhkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan mau supaya selesaikan penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, melalui dialog yang bermartabat dan berwibawah, yang fasilitasi oleh Pihak ketiga yang Netral. Rencana mengirim transmingrasi bukan kebutuhan Orang Asli Papua
Selama.ini Pemerintah Jakarta, sangat sibuk, membahas masalah yang sebenarnya tidak berpihak, menyentuh dan menguntungkan Orang Asli Papua. Mereka memaksakan kehendak, supaya orang Papua menerima apa yang diinginkan orang Jakarta.
E. Catatan kritis dari tokoh Papua, tentang transmigrasi
Berikut ini,saya menambah catatan kritis, yang di tulia oleh, Tokoh Agama di tanah Papua, Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman) tentang rencana Pemerintah mengirim transmingrasi, di Indonesia Timur di Papua Barat,catatannya sebagai berikut.
"Program Transmigrasi dan Pemekaran Provinsi-Provinsi Boneka Indonesia (DOB) itu sama kejam dan brutalnya dengan operasi militer di Papua Barat. Karena program transmigrasi dan DOB Boneka Indonesia adalah peminggiran, pembunuhan dan pemusnahan etnis bangsa Papua Barat dalam senyap atas nama pemerataan penduduk dan pembangunan nasional. Program transmigrasi dan DOB Boneka itu juga identik dengan perampokan dan pencurian tanah Penduduk Orang Asli Papua Barat." (Dari Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman) Ita Wakhu Purom, 29 Oktober 2024 ll
Reporter : Inggipilik Kogoya
Posting Komentar